Sistem Ekonomi Terpimpin

Sistem Ekonomi Terpimpin
 
           Dalam bidang ekonomi dipraktekkan system ekonomi   Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etelisme menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpilih adalah sebagai berikut :
  • Penanganan/penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional lebih bersifat politis dan tanpa terkendali
  • Defisit yang makin meningkat yang ditutup dengan mencetak mata uang sehingga menyebabkan inflasi
  • Tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha/hasil orang lain
           Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961 - 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan telah diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961, dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :
  • Rencana pembangunan kurang matang
  • Biaya pembangunan balk yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai
  • Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
  • Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Upaya menuju Demokrasi Terpimpin

Gambar
            Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum   dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut : A.     Pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 Sejak saat itu Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 1945. Akhirnya Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut. B.      Mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 Keputusan ini disampaikan dihadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959 dan Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima UUD 1945 apa adanya tanpa pe...
Baca selengkapnya

Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Gambar
Latar Belakang Demokrasi Terpimpin           Berawal dari deklarasi wakil presiden Dr. H. Mohammad Hatta kala itu, dimana ia menganjurkan pentingnya untuk membentuk partai-partai. Hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia yang akhirnya terbentuklah 40 partai politik pada masa itu. Namun, ternyata keberadaan partai-partai politik tersebut tidak memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Adanya partai politik justru mengakibatkan perpecahan di pemerintahan sehingga kabinet-kabinet tidak bisa bertahan hingga 2 tahun. Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dengan alasan berikut: Melihat dari segi keamanan nasional, demokrasi liberal justru menimbulkan banyak gerakan separatis yang membuat negara tidak stabil. Melihat dari segi ekonomi, pergantian kabinet yang sering terjadi mengakibatkan berbagai program ekonomi yang telah dirancang sebelumnya tidak dapat berja...
Baca selengkapnya

Sistem Politik Demokrasi Terpimpin

Gambar
Sistem Politik Demokrasi Terpimpin                  Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpir pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut: Menyusun Kabinet Kerja. Kabinet Kerja I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menter pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. program ini dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden pada tanggal 17Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada akhimya ditetapkan dalam Tap MPRS No. I/MPRS/1960 yang...
Baca selengkapnya